KORANJURI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) imigrasi
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan.
“Pertumbuhan PNBP Ditjen Imigrasi yang signifikan hingga Rp 7,6 triliun di tahun 2023. Ini harus dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan
prasarana guna perbaikan layanan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB)
Abdullah Azwar Anas menambahkan, visi layanan digital Indonesia yang sejalan
dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-74.
“Satu portal untuk semua layanan yang berbasis kebutuhan rakyat dan tidak ego sektoral,” kata Azwar Anas.
Menurutnya, transformasi digital akan jadi pondasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Imigrasi gelar rapat pimpinan sebagai forum konsolidasi untuk membahas isu-isu
terkait perbatasan, keamanan dan kontribusi ekonomi di Hotel Ritz Carlton Jakarta.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menambahkan, imigrasi punya peran
strategis dalam melakukan pengamanan negara dan mendukung program pembangunan
nasional.
“Kita perlu konsolidasi dan melakukan transformasi dalam pengelolaan
borders melalui strategi digitalisasi,” kata Silmy.
Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi di
Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kanwilkumham, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis
Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri. (Bob)
