KORANJURI.COM – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meluncurkan Penataan Efektif Terukur Wilayah Koordinasi Imigrasi (Petir). Program ini digagas oleh Caven Jonathan.
Caven Jonathan merupakan Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Atase Imigrasi KBRI Seoul, sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Petir berdampak besar menciptakan pemerataan beban kerja dan mempercepat layanan imigrasi untuk seluruh WNI di luar negeri.
Sebelum ada reformasi, pembagian wilayah koordinasi antarperwakilan imigrasi di luar negeri sangat timpang. Ada pejabat yang harus menangani hingga 29 wilayah lintas benua. Sedangkan, delapan pejabat lain bahkan tidak memiliki wilayah koordinasi sama sekali.
Dampaknya, banyak WNI yang membutuhkan dukungan keimigrasian harus menunggu lebih lama, atau berkoordinasi lintas zona waktu yang jauh.
“Situasi ini bukan soal siapa bekerja lebih banyak, tapi bagaimana kita menata ulang agar semua pejabat bekerja sesuai kapasitas dan lokasi strategisnya, sehingga WNI di mana pun bisa mendapat layanan yang cepat dan pasti,” ujar Caven Jonathan.
Semua pejabat imigrasi di luar negeri kini memiliki wilayah koordinasi yang jelas, terukur, dan proporsional. Dalam sistem baru ini, pembagian wilayah didasarkan pada pembobotan tipe penempatan.
Atase Imigrasi di KBRI (pusat diplomasi besar) kini memegang 5-6 wilayah, Staf Teknis di KJRI memegang 4-5 wilayah dan Pejabat di KRI (daerah perbatasan) memegang 2-3 wilayah.
Model ini juga mempertimbangkan jarak udara terdekat, konektivitas penerbangan langsung, dan kesamaan zona waktu, sehingga koordinasi lintas negara menjadi lebih cepat dan realistis.
Contohnya, KBRI New Delhi kini berada di bawah koordinasi Atase Imigrasi Seoul, karena hubungan udara dan zona waktu lebih efisien dibandingkan Bangkok. Sementara KBRI Addis Ababa tetap berada di bawah Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah, karena hubungan udara langsung dan konektivitas Afrika Timur yang kuat.
Dampak Nyata bagi WNI
Menurut data internal, sistem baru ini telah menurunkan rata-rata waktu koordinasi lintas perwakilan hingga 40% lebih cepat dibanding sebelumnya.
Selain itu, setiap pejabat imigrasi kini memiliki beban kerja yang setara dan lebih fokus, sehingga kualitas pendampingan WNI meningkat signifikan.
“Sekarang tidak ada lagi perwakilan yang kewalahan atau tidak punya wilayah kerja. Semua berjalan sesuai proporsi. Ini adalah bentuk keadilan layanan publik di level global,” kata Caven.
Proyek Petir juga menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita 6 dan 7: pemerataan layanan publik hingga diaspora, serta reformasi birokrasi yang efisien dan akuntabel. Menurut Inspektur Wilayah III Itjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, langkah ini mencerminkan inovasi berbasis tata kelola dan pengawasan yang terukur.
“Reformasi tidak harus megah, cukup dengan menata data, menata logika kerja, dan memastikan setiap pejabat bekerja di tempat yang tepat,” ujarnya.
Kini, 23 perwakilan imigrasi Indonesia di luar negeri telah memiliki wilayah koordinasi baru yang berimbang, dengan sistem digital pelaporan yang akan dikembangkan di tahap berikutnya.
Langkah ini menjadi pondasi menuju era baru manajemen imigrasi global Indonesia; berbasis data, kolaborasi, dan keadilan fungsional.
“Petir bukan sekadar proyek perubahan. Ini adalah sinyal bahwa layanan imigrasi Indonesia hadir untuk semua, dari Seoul sampai Santiago, dari Riyadh sampai Roma,” kata Caven. (*)
