KORANJURI.COM – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami di Desa Girirejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jateng, yang diikuti 50 peserta.
Bertema ‘Menyiapkan Masyarakat Siaga dan Tangguh Tsunami Demi Mewujudkan Laut yang Aman’, kegiatan sekolah lapang yang berlangsung selama dua hari di balai desa setempat, dari Rabu (19/06/2024) hingga Kamis (20/06/2024) ini secara seremoni dibuka oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, S.H., Kamis (19/06/2024) pagi.
Secara simbolis, pembukaan sekolah lapang ini ditandai dengan pemukulan gong serta penyematan tanda peserta oleh Bupati Purworejo dan Kepala Pusat BMKG Dr. Daryono, S.Si, M.Si., kepada perwakilan peserta.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cinderamata oleh Kepala BMKG pusat kepada Bupati Purworejo serta penyerahan Tas Siaga oleh Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara, Hery Susanto Wibowo, S.Kom., M.Si., kepada Plt Kalak BPBD Purworejo Dra. Dede Yeni Iswantini, M.M.
Bupati Purworejo bersama Kepala BMKG pusat juga melakukan pembukaan selubung Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Purworejo dan Desa Girirejo.
Dalam sambutannya, Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyebut, bahwa wilayah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari dataran, pegunungan, perbukitan, dan pantai memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman serta memiliki potensi bencana yang tinggi.
“Berdasarkan indeks resiko bencana tahun 2023, Kabupaten Purworejo berada pada ranking 7 Jawa Tengah dan ranking 278 nasional,” ujar Bupati Purworejo.
Kabupaten Puworejo, jelas Bupati, memiliki wilayah pantai sepanjang 25 km, yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo hingga perbatasan Kebumen. Keberadaan pantai di Purworejo yang menghadap langsung Samudera Indonesia itu, sangat berpotensi terjadinya bencana khususnya tsunami, yang biasanya terjadi setelah adanya gempa bumi.
Sebagai langkah antisipasi bila terjadi bencana tsunami, Pemkab Purworejo telah melakukan berbagai langkah. Antara lain menyusun peta resiko dan bahaya tsunami, memasang alat EWS tsunami, mempersiapkan jalur evakuasi mulai dari peta, rambu hingga pengerasan jalan dan sebagainya.
“Kami menyambut baik adanya kegiatan ini sebagai salah satu upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban dan pada saat tanggap darurat bencana dapat dilakukan cepat, tepat, efektif, serta efisien,” kata Bupati Purworejo.
Mewakili Deputi Bidang Geofisika BMKG, Daryono menjelaskan, yang melatarbelakangi adanya sekolah lapang gempabumi dan tsunami ini, karena wilayah Purworejo, khususnya desa-desa di wilayah pesisir selatan di wilayah Ngombol ini, memiliki potensi gempabumi dan tsunami, sehingga dari BMKG datang memberikan edukasi dan sosialisasi melalui sekolah lapang ini.
Dalam sekolah lapang ini, kata Daryono, mengajarkan pengenalan potensi bencana gempabumi dan tsunami, cara selamat, membentuk masyarakat siaga tsunami yang bisa memahami cara-cara mitigasi yang tepat jika bencana yang tidak dikehendaki itu terjadi.
“Karena memang dari sejarahnya, wilayah Purworejo pernah terjadi gempa kuat yang merusak pada masa lalu,” ungkap Daryono.
Harapannya dengan sekolah lapang gempabumi dan tsunami ini, sebut Daryono, masyarakat pesisir selatan Purworejo ini mampu mengantisipasi jika bencana terjadi, sesuai arahan yang sudah disiapkan, jalur evakuasi yang sudah dikenalkan, serta bagaimana evakuasi dilakukan, bagaimana mengenali warning dari BMKG, sehingga ketika tsunami datang masyarakat sudah evakuasi dan bisa selamat.
“Itu yang menjadi target kami untuk menyelamatkan masyarakat pesisir selatan Purworejo,” jelas Daryono.
Heri Susanto Wibowo, Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan, maksud dari kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini adalah untuk Penguatan UPT BMKG dan BPBD, serta para stakeholder dalam memahami Rantai Peringatan Dini Gempabumi dan Tsunami.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini, menguatkan koordinasi antara UPT Geofisika sebagai perpanjangan tangan BMKG pusat dengan stakeholder BMKG di daerah, menguatkan peran BPBD sebagai simpul utama rantai komunikasi di daerah dalam memberikan informasi dan arahan yang benar kepada masyarakat dan SKPD terkait peringatan dini tsunami.
Membangun sikap tanggap gempabumi dan tsunami bagi masyarakat dan sekolah yang berada di wilayah potensi gempabumi dan tsunami. Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami serta mewujudkan masyarakat siaga tsunami (Tsunami Ready Community) yang diakui secara nasional (National Tsunami Ready Board) dan internasional (UNESCO-IOC)
“Peserta dari kegiatan ini 50 orang, yang dibagi menjadi beneran kelompok, yakni, kelompok BPBD, kelompok SKPD, kelompok TNI dan POLRI, kelompok media,kelompok Masyarakat dan Relawan Penanggulangan Bencana, kelompok Sektor Sekolah dan tim BMKG Pusat,” terang Hery.
Atas pelaksanaan sekolah lapang gempabumi dan tsunami di desanya ini, Kepala Desa Girirejo, Wasidi, menyambut baik dan sangat mendukung.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya bisa mengurangi korban seandainya bencana itu benar-benar terjadi. Namun kami berharap bencana itu tidak terjadi,” ujar Wasidi, yang akan mensosialisasikan hasil sekolah lapang ini ke seluruh warga.
Kegiatan pembukaan sekolah lapang gempabumi dan tsunami ini, juga dihadiri Anggota DPR RI dari Komisi V, Ir. Sujadi yang memberikan arahan secara online, serta Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II-Tangerang Selatan, Hartanto, ST. M.M., serta para Kepala UPT Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Jawa Tengah dan DIY. (Jon)
