KORANJURI.COM – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Purworejo, H. Fran Suharmaji, memaparkan beragam aspirasi masyarakat yang terkumpul selama kegiatan reses masa persidangan ketiga DPRD tahun 2025, yang berlangsung dari 27 September hingga 2 Oktober 2025.
“Reses ini adalah agenda rutin DPRD untuk menyerap masukan dari daerah pemilihan,” jelas Fran, Senin (06/10/2025), di ruang Fraksi PKB DPRD Purworejo.
Menurutnya, aspirasi atau masukan yang diterima mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pertanian, infrastruktur, hingga sosial kemasyarakatan.
Fran menyebut, masyarakat menyampaikan keluhan signifikan mengenai sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bahkan ada usulan untuk menghapusnya.
Selain itu, banyak yang berharap sistem enam hari sekolah dipertahankan, dengan alasan masih memberikan waktu untuk pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sore hari lainnya.
“Pada bidang pertanian, isu utama adalah ketersediaan pupuk yang masih kurang. Petani juga mendesak peningkatan peran penyuluh pertanian untuk pendampingan yang lebih efektif, terutama dalam masa tanam ketiga di wilayah selatan Purworejo,” ujar Fran.
Pada bidang infrastruktur, aspirasi mencakup perbaikan jalan poros desa dan kabupaten, serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, penanganan permanen untuk kekeringan di kawasan Menoreh (seperti pembangunan sumur dalam atau pengaliran air dari Bendung Bener) dan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir juga jadi perhatian.
“Permintaan penambahan EWS (Early Warning System) di wilayah pantai juga muncul,” ungkap Fran.
Pada bidang sosial dan kesehatan, masyarakat meminta penegakan Perda miras yang lebih tegas dan penguatan pencegahan judi online (judol). Di sisi kesehatan, usulan pembangunan rumah sakit pembantu atau Puskesmas rawat inap di wilayah Soko, Bagelen diajukan, serta harapan agar program kesehatan gratis terus berlanjut.
“Masyarakat juga mengajukan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka juga meminta dukungan untuk pelestarian kesenian tradisional dan religius serta pelatihan keterampilan yang aplikatif (perbengkelan, UMKM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK),” terang Fran.
Fran Suharmaji menegaskan bahwa seluruh masukan ini akan menjadi bahan prioritas dalam pembahasan APBD Tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), meskipun tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) sudah selesai. (Jon)
