KORANJURI.COM – Stabilitas politik dan keamanan sangat bergantung kemampuan intelijen di daerah dalam membaca dan mengidentifikasi potensi konflik.
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, deteksi dini bukan hanya membaca pola yang ada, tapi juga mengidentifikasi pola baru yang muncul.
“Kesadaran intelijen harus dibangun secara komprehensif dan adaptif melalui analisis mendalam terhadap skenario ancaman. Selanjutnya, pengembangan human intelligence,” kata Heri di Bali, Kamis, 28 Agustus 2025.
Dalam tahapan kegiatan intelijen, adopsi teknologi dibutuhkan untuk memberikan kecepatan dan akurasi.
Menurut Heri, setiap potensi ancaman harus dapat dipetakan secara detail, dianalisis akar permasalahannya dan antisipasi dampak terhadap kepentingan nasional.
Dalam Rakor optimalisasi deteksi dini dan cegah dini untuk meningkatkan stabilitas Kamtibmas di Hotel The Stones, Kuta, Heri mengatakan, tantangan yang dihadapi aparat intelijen saat ini jauh lebih berat.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah medan pertempuran. Intelijen tidak lagi berurusan secara fisik. Tapi lebih banyak berhadapan dengan data, algoritma dan ruang virtual tanpa batas.
Menurutnya, aparat intelijen harus mampu beradaptasi dengan metode perang siber, menguasai teknologi terkini, memantau ruang virtual dan mengelola big data.
“Kita dihadapkan pada kecepatan merespons dinamika ancaman yang bergerak dalam hitungan detik,” ujarnya.
Menurutnya, ancaman terhadap stabilitas keamanan bukan hanya muncul dari tingkat regional. Kebijakan dagang yang berlaku secara global juga berpotensi memicu terjadinya gejolak.
“Seperti kebijakan AS oleh Presiden Trump yang kontroversial atas tarif impor memicu reaksi dari berbagai negara, termasuk di tanah air,” ujarnya.
Konflik dan ketegangan geopolitik seperti, sengketa wilayah di Laut China Selatan dan perang dagang dengan Tiongkok, menjadi isu besar yang sangat mempengaruhi stabilitas kawasan.
Sejumlah isu yang muncul dari tanah air seperti, sikap intoleransi antar umat beragama memicu ketegangan yang berdampak pada gangguan keamanan.
“Maraknya unjuk rasa meskipun itu menjadi bagian dari demokrasi, akan memicu potensi gangguan kalau dilakukan secara anarkis. Unjuk rasa sah dilakukan karena sesuai amanat undang-undang,” jelas Mayjen TNI Heri Wiranto. (Way)
