KORANJURI.COM – Kabupaten Purworejo sukses mencatatkan prestasi gemilang dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. Daerah ini berhasil melampaui target nasional dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan capaian fantastis mencapai 95 persen dari total Luas Baku Sawah (LBS).
Keberhasilan ini menempatkan Purworejo sebagai satu dari sedikit daerah di Jawa Tengah yang berkomitmen penuh menjaga ketahanan pangan dari gempuran alih fungsi lahan.
Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, tercatat baru 13 daerah yang mampu memenuhi target nasional sebesar 87 persen sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Alhamdulillah data kita sudah jauh melebihi target. Dengan luasan sekitar 26.000 hektare, kita mencapai 95 persen LP2B dibandingkan luasan lahan baku sawah,” ungkap Wabup Purworejo Dion Agasi Setiabudi, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya, Semarang, Kamis (04/06/2026).
Meski sukses mengamankan puluhan ribu hektare sawah produktif, Dion mengingatkan bahwa tantangan mempertahankan lahan hijau di tengah arus investasi sangatlah berat. Oleh karena itu, ia dengan tegas mendorong pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan nyata berupa insentif fiskal bagi daerah-daerah penyangga pangan nasional.
Menurut Dion, insentif ini krusial agar para kepala daerah memiliki motivasi kuat untuk menolak alih fungsi lahan komersial demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Kami berharap daerah-daerah penyangga pangan nasional dapat diberikan insentif fiskal. Dengan demikian, ada penghargaan bagi daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian produktif,” cetusnya.
Langkah progresif Purworejo ini mendapat apresiasi tersirat dalam rakor yang digelar Pemprov Jateng bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, perlindungan ruang hijau adalah harga mati untuk menjaga posisi Jateng sebagai penopang 15,6 persen produksi beras nasional, atau setara 9,7 ton beras pada tahun 2025.
“Di satu sisi kita mendorong investasi, tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga ketahanan pangan. Karena itu perlu kepastian tata ruang,” tegas Ahmad Luthfi.
Senada dengan hal itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menekankan bahwa instrumen LP2B bukan untuk mengerem pembangunan nasional, melainkan untuk memastikan ekspansi infrastruktur berjalan tertib tanpa mengorbankan masa depan isi piring masyarakat.
Dengan capaian 95 persen ini, Purworejo kini menjadi role model nyata bagaimana sebuah daerah mampu menyeimbangkan ambisi pembangunan ekonomi tanpa harus mengorbankan kedaulatan pangannya.(Jon)
