KORANJURI.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo resmi menyandang predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB
Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya rumah sakit pelat merah tersebut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima.
Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi atas konsistensi RSUD dr. Tjitrowardojo dalam membangun Zona Integritas (ZI). Terdapat lima pilar utama yang menjadi fokus evaluasi, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, hingga akuntabilitas kinerja.
Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo, dr. Tolkha Amaruddin, Sp. THT., M.Kes., menegaskan bahwa predikat WBK ini bukanlah garis finish dari perjuangan jajarannya. Sebaliknya, hal ini merupakan pondasi awal untuk meningkatkan standar budaya kerja di lingkungan rumah sakit.
“Capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal bagi kami untuk terus meningkatkan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar dr. Tolkha dalam keterangannya, Kamis (12/02/2026).
Ia menambahkan bahwa seluruh civitas hospitalia kini semakin termotivasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan bebas dari segala praktik korupsi.
Sebagai bagian dari transparansi publik, RSUD dr. Tjitrowardojo membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. dr. Tolkha mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Apabila ditemukan praktik pungutan liar (pungli), percaloan, gratifikasi, atau bentuk penyimpangan lainnya, masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui kanal resmi pengaduan pemerintah www.lapor.go.id atau memanfaatkan sarana pengaduan internal yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit,” tegas dr.Tolkha.
Dengan semangat reformasi birokrasi, RSUD dr. Tjitrowardojo berkomitmen memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang tidak hanya berkualitas secara medis, tetapi juga transparan secara administrasi dan humanis secara pelayanan.
“Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman saat berobat, tanpa perlu khawatir akan adanya biaya-biaya tidak resmi. Itulah hakikat dari pelayanan yang akuntabel,” tutup dr. Tolkha. (Jon)
