KORANJURI.COM – Pemerintah Kabupaten Purworejo langsung tancap gas dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Purworejo menggandeng Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Yogyakarta demi menggembleng kapasitas para aparatur daerah.
Sinergi ini diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Pengawasan dan Penggalian Potensi Retribusi Angkatan I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo, Senin (08/06/2026).
Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa pendapatan daerah adalah pilar utama dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan wilayah.
Oleh karena itu, ia menuntut jajarannya untuk tidak lagi bekerja dengan cara biasa, melainkan harus lebih jeli dan berintegritas.
“Saya minta seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, memperkuat kompetensi, dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tegas Yuli Hastuti.
Bupati perempuan pertama di Purworejo ini berharap, ilmu yang didapat selama pelatihan bisa langsung diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Target utamanya adalah peningkatan kinerja pada perangkat daerah yang memegang peranan sebagai lumbung pendapatan daerah.
Langkah strategis ini, lanjut Bupati, sangat selaras dengan visi ‘Purworejo Berseri’ yang salah satu fokus utamanya adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
“Ini menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tambah Bupati didampingi Asisten Administrasi Umum dan Kesra Budi Wibowo, Kepala BKPSDM Agung Wibowo, serta Kepala BPKPAD Hadi Sadsila.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Purworejo, Nathalia Wulandari SPsi MM, menjelaskan bahwa pelatihan intensif ini akan berlangsung selama empat hari, yakni hingga Kamis (11/06/2026) mendatang.
Sebanyak 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi terkait diterjunkan sebagai peserta untuk menyerap materi langsung dari narasumber ahli Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.
“Pelatihan ini diselenggarakan sebagai respon terhadap kebutuhan strategis pemerintah daerah dalam mengamankan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penggalian potensi retribusi,” pungkas Nathalia. (Jon)
