BPOB Sukses Raih Predikat Informatif Kemenpar Tahun 2026

oleh
Penerimaan penghargaan BPOB sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif dari Kemenpar - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Komitmen Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses membuahkan hasil manis.

BPOB resmi menyandang gelar sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif dalam ajang Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertajuk “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BPOB yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik.

Capaian ini menjadi pengakuan sekaligus pemacu bagi BPOB untuk terus membuka ruang partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif Borobudur.

Untuk memudahkan akses masyarakat, BPOB sendiri telah menghadirkan inovasi layanan berbasis WhatsApp bernama SiKribo (Sistem Kantong Informasi BOB) di nomor +62 811-2642-080 sebagai pusat informasi cepat dan interaktif.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pariwisata terus memperkuat kanal komunikasi publik, salah satunya melalui platform Halo Wonderful Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menyoroti bahwa keterbukaan informasi adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh badan publik.

“Keterbukaan informasi publik merupakan pijakan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bayu Aji dalam forum tersebut.

Apresiasi tinggi juga datang dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa. Ia menilai langkah Kementerian Pariwisata dan unit kerjanya seperti BPOB sudah berada di jalur yang tepat, namun mengingatkan agar semangat keterbukaan ini terus mengakar dalam keseharian birokrasi.

“Keterbukaan informasi perlu menjadi bagian dari budaya kerja organisasi dan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk dalam melindungi informasi yang dikecualikan. Pelayanan informasi juga perlu terus dikembangkan agar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegas Hafidhah Farwa.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Monev Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata telah konsisten digelar sejak 2023 dan kini memasuki tahun keempat pada 2026.

Proses penilaian dilakukan secara ketat mulai dari tahap sosialisasi, pengisian kuesioner mandiri, visitasi lapangan, hingga pemaparan uji publik untuk memastikan kualitas layanan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Jon)