JDIH DPRD Purworejo Melonjak Drastis, Targetkan Nilai Sempurna

oleh
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyerahkan penghargaan kepada kepada Sekretaris DPRD Purworejo Agus Ari Setiyadi di Kantor Gubernur, Senin (05/10/2026) - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo sukses menorehkan prestasi gemilang setelah skor pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melesat tajam dari angka 19 kini menembus 93.

Capaian luar biasa ini diganjar penghargaan bergengsi dari Gubernur Jawa Tengah sebagai progres terbaik dalam pemenuhan dan pengelolaan JDIH.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Sekretaris DPRD Purworejo Agus Ari Setiyadi di Kantor Gubernur, Senin (05/10/2026).

Sekretaris DPRD Purworejo, Agus Aris Setiadi, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran lembaganya.

“Ini perjuangan kita bersama. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi ada manfaat yang perlu kita petik sebagai motivasi untuk ke depan agar kita bisa lebih baik lagi,” ujar Agus, Senin (05/10/2026).

Lonjakan signifikan dari angka 19 ke 93 ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola dokumentasi hukum. Tidak berhenti di situ, Sekretariat DPRD Purworejo bahkan membidik target yang lebih tinggi untuk tahun ini.

“Skor kita saat ini 93, lonjakan yang luar biasa dari skor 19. Tentunya tahun 2026 ini kami mengharapkan kita bisa mencapai skor yang sempurna, 100,” tegas Agus.

Penilaian JDIH sendiri tidak sekadar melihat kelengkapan dokumen, melainkan menguji tingkat kepatuhan terhadap pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah.

Agus menekankan bahwa pengelolaan JDIH harus mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi informasi hukum bagi masyarakat luas.

Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari sinergi lintas instansi. Dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, hingga seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola ke depan.

Dengan kolaborasi yang solid, target skor 100 diharapkan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi wujud nyata dari transparansi hukum yang semakin prima di Kabupaten Purworejo.(Jon)