KORANJURI.COM – Estafet kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purworejo resmi berganti. Bertempat di Pendopo Kabupaten pada Selasa (10/03/2026), jajaran Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di wilayah tersebut.
Dalam prosesi yang khidmat, drg. H. Ernawan Cahyo Winardi, MM resmi menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Purworejo. Dalam menjalankan tugasnya lima tahun ke depan, ia akan didukung oleh jajaran inti yang kompeten dengan Sekretaris Drs. Frikly Widhi Dewanto, M.T., dan Bendahara: apt. Drs. Wasilin, M.Sc.
Selain pengurus harian, dikukuhkan pula Dewan Kehormatan yang diketuai oleh Zaenudin, dengan anggota Andang Nugerahatara Sutrisno dan Ari Wibowo.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Jawa Tengah, Sarwa Pramana, SH., M.Si, dengan disaksikan oleh Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti.
Momentum pelantikan ini menjadi kian spesial dengan adanya penyerahan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada PMI. Aset seluas kurang lebih 1.100 meter persegi yang selama ini berstatus pinjam pakai, kini resmi menjadi hak milik PMI Purworejo.
“Hibah ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah agar PMI dapat bekerja lebih optimal dan mandiri dalam melayani masyarakat,” ujar Ernawan Cahyo Winardi usai pelantikan.
Menyadari kerawanan geografis Purworejo terhadap banjir, longsor, hingga potensi tsunami, pengurus baru telah menyiapkan beberapa program prioritas, yakni adanya penguatan Relawan Desa dengan membentuk “Desa Tangguh Bencana” dengan melatih relawan lokal agar sigap saat keadaan darurat.
Peningkatan kapasitas dengan optimalisasi pembinaan PMR (Palang Merah Remaja) dan KSR (Korps Sukarela) serta pendirian Posko Mudik Idul Fitri dengan menyiapkan layanan ambulans dan tim medis 24 jam di depan Kantor Dishub Purworejo, berkolaborasi dengan ORARI dan RAPI untuk mengawal arus mudik yang aman.
Ketua PMI Jateng, Sarwa Pramana, memberikan instruksi khusus mengenai pengelolaan dana masyarakat. Ia menekankan bahwa maksimal hanya 20 persen dana yang boleh digunakan untuk operasional organisasi, sementara 80 persen sisanya wajib kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi. “PMI harus bergerak cepat, namun tetap berada di bawah koordinasi BPBD sebagai komando utama penanganan bencana,” tegasnya.
Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, berharap pengurus baru mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa manajemen organisasi yang transparan dan perluasan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan PMI ke depan. (Jon)
