KORANJURI.COM – Dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026), hanya dua yang mulus melaju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sementara satu lainnya terpaksa ditarik kembali.
Raperda yang harus dihentikan perjalanannya tersebut adalah Raperda tentang Penanggulangan Stunting. Keputusan penarikan ini diambil setelah keluarnya hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah yang menyatakan rancangan aturan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan Perda.
Meski demikian, dua rancangan regulasi strategis lainnya tetap mendapatkan lampu hijau. Keduanya adalah Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Rapat paripurna yang menjadi penentu nasib ketiga rancangan aturan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., didampingi para Wakil Ketua—Rokhman, S.Sos., Estri Utami Setyowati, S.T., dan Rudi Hartono. Turut hadir Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., seluruh anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelum ketok palu kesepakatan, forum mendengarkan laporan hasil pembahasan dari dua panitia khusus. Tursiyati membacakan laporan Panitia Khusus (Pansus) 12 untuk Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.
Sementara itu, Much Dahlan menyampaikan laporan Pansus 13 yang mengawal dua isu sekaligus: Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Raperda Penanggulangan Stunting.
Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menekankan bahwa agenda paripurna ini memikul tanggung jawab besar bagi tata kelola daerah, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas konstitusional bersama kepala daerah,” kata Tunaryo.
Ia menambahkan, setiap produk hukum daerah merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pemerintahan, sekaligus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.
Terkait Raperda Penanggulangan Stunting yang batal dilanjutkan usai menelaah hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, Tunaryo memastikan proses pembatalannya tetap mengedepankan mekanisme resmi antara legislatif dan eksekutif.
“Penarikan kembali tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, diperlukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Kesepakatan tersebut langsung dikunci dalam rangkaian agenda paripurna melalui penetapan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo.
Dokumen yang diteken mencakup persetujuan penetapan dua Raperda sekaligus persetujuan tertulis atas penarikan kembali Raperda Penanggulangan Stunting.
Dengan dituangkannya persetujuan penarikan secara tertulis, proses selanjutnya memiliki pijakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD pun meminta Bupati Purworejo segera menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan paripurna tersebut sesuai aturan yang berlaku.(Jon)
