Konkerkab II PGRI Purworejo, Guru Dituntut Adaptif Teknologi Tanpa Hilangkan Sisi Manusiawi

oleh
Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., saat membuka Konkerkab II PGRI Purworejo - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi perubahan besar akibat masifnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menyikapi fenomena ini, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., menegaskan bahwa guru masa kini dituntut untuk adaptif namun tetap menjaga esensi kemanusiaan.

“Guru masa kini harus menguasai teknologi atau high tech, tetapi juga harus tetap memiliki sentuhan kemanusiaan atau high touch. AI bisa memberikan informasi dengan cepat, tetapi tidak bisa menggantikan empati, keteladanan, dan kasih sayang seorang guru,” tegas Sri Suciati saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Masa Bakti XXII Tahun 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Purworejo, Sabtu (04/07/2026).

Sri Suciati juga memberikan apresiasi tinggi kepada PGRI Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan Konkerkab yang tepat waktu sesuai amanat AD/ART. Purworejo masuk dalam 10 besar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling awal melaksanakan konferensi kerja setelah tingkat provinsi, yang menjadi indikator tata kelola organisasi yang sehat, aktif, dan profesional.

Selain tata kelola, Sri Suciati memuji kedisiplinan PGRI Purworejo dalam memenuhi kewajiban organisasi, termasuk pembayaran iuran anggota sebagai fondasi utama program kerja.

Ia mencontohkan, di tingkat provinsi, PGRI Jateng terus memperkuat kemandirian lewat berbagai unit usaha seperti Bank Guru Jawa Tengah, Hotel PGRI, Majalah Derap Guru, Yayasan Dana Setia Kawan Guru dan Biro perjalanan umrah dan haji.

Ia juga menyoroti perjuangan advokasi PGRI di tingkat nasional dalam mengatasi kekurangan guru yang sempat mencapai lebih dari satu juta orang. Melalui rekrutmen skema PPPK, kini lebih dari 600 ribu guru telah diangkat.

“Namun perjuangan belum selesai. PGRI akan terus memperjuangkan hak pensiun dan kepastian status kepegawaian agar guru memperoleh hak setara dan perlindungan layak,” imbuhnya.

Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Irianto Gunawan, S.Pd., menyatakan bahwa Konkerkab II ini diikuti oleh 146 peserta yang terdiri dari pengurus cabang kecamatan, pembina, pakar, perangkat organisasi, dan jajaran pengurus kabupaten.

Kehadiran seluruh unsur ini membuktikan PGRI Purworejo tetap solid dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Irianto melaporkan sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025, termasuk penataan administrasi keanggotaan yang semakin tertib pasca-banyaknya guru yang diangkat menjadi PPPK.

Data yang akurat ini krusial untuk efektivitas program perlindungan dan pengembangan profesi.
Lebih lanjut, Irianto membeberkan program prioritas periode 2025–2030 untuk membangun kemandirian organisasi. Selama ini, Gedung PGRI Purworejo masih berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten.

“Kami ingin memiliki pusat kegiatan yang benar-benar menjadi rumah besar bagi guru-guru di Purworejo. Dengan memiliki tanah dan fasilitas sendiri, organisasi akan lebih mandiri,” ujar Irianto.

Rencana pengembangan aset di lahan baru tersebut meliputi gedung serbaguna dan ruang rapat, fasilitas olahraga (badminton dan tenis), homestay untuk mendukung kegiatan organisasi dan pendidikan.

Untuk merealisasikannya, PGRI Purworejo telah menggalang dana sukarela dari anggota penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp20 ribu per bulan selama 25 bulan. Hingga Juni 2026, dana yang terhimpun secara transparan di rekening bersama telah mencapai Rp389,7 juta.

Tak hanya pengadaan lahan, PGRI Purworejo tengah melakukan terobosan ekonomi produktif melalui rencana peluncuran produk air minum dalam kemasan. Langkah ini menjadi sumber pendapatan sah agar organisasi tidak melulu bergantung pada iuran anggota.

Di sisi perlindungan profesi, PGRI Purworejo resmi menjalin kerja sama dengan tim advokat dari Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR). Kerja sama ini menjamin anggota mendapatkan pendampingan hukum profesional saat menghadapi persoalan terkait tugas kependidikan.

“Guru harus merasa aman ketika menjalankan tugasnya,” tegas Irianto.

Forum strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, S.STP., M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, para pembina, serta ratusan peserta lintas jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Yudhie Agung Prihatno menyampaikan apresiasi tinggi dan menegaskan posisi PGRI sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“PGRI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga wadah perjuangan, perlindungan, dan ruang diskusi inovasi pendidikan. Kolaborasi yang sudah terjalin baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi memajukan kualitas SDM di Kabupaten Purworejo,” tandas Yudhie. (Jon)