Aparatur Desa Jadi Garda Terdepan Lindungi Calon Pekerja Migran

oleh
Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Edukasi Pra Pendaftaran PMI - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pemerintah daerah di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Purworejo dan Kebumen, tengah mengintensifkan upaya perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Langkah konkret terbaru ditunjukkan dengan melibatkan sekitar 200 aparatur desa dari kedua wilayah dalam kegiatan Edukasi Pra Pendaftaran PMI.

Acara yang digagas oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini diselenggarakan di Aula Hotel Morazen Airport Yogyakarta pada Selasa (07/10/2025).

Tujuannya jelas, memperkuat pemahaman dan peran aparatur desa sebagai ujung tombak perlindungan di tingkat akar rumput.

Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., yang hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi kepada BP2MI. Beliau menekankan betapa pentingnya edukasi ini, mengingat Purworejo adalah salah satu “penyumbang” pekerja migran terbesar.

“Edukasi pra pendaftaran ini sangat vital untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dan desa dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia,” ujar Bupati Hastuti.

Bupati juga memberi peringatan keras kepada warganya. Ia mengimbau agar calon PMI tidak mudah tergiur tawaran kerja non-prosedural, karena hal tersebut sangat berisiko penipuan bahkan perdagangan orang.

Komitmen Pemkab Purworejo tak hanya sebatas imbauan. Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap digitalisasi sistem pra pendaftaran dan penguatan satu data PMI.

“Pemerintah Kabupaten Purworejo mendukung penuh digitalisasi sistem pra pendaftaran dan penguatan satu data PMI agar proses lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, ratusan aparatur desa tersebut diharapkan menjadi “agen perubahan” di wilayah masing-masing.

Mereka bertugas menyebarkan pemahaman prosedural yang benar dan memastikan bahwa setiap warga Purworejo yang bekerja ke luar negeri akan memperoleh hak dan perlindungan yang semestinya.

“Dengan kerja sama lintas sektor, kita dapat memastikan warga Purworejo yang bekerja ke luar negeri memperoleh hak dan perlindungan sebagaimana mestinya,” tutup Bupati, menandaskan perlunya kolaborasi yang kuat dari semua pihak.(Jon)