KORANJURI.COM – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) demi menjaga stabilitas wilayah.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkab Purworejo menggelar acara Sarasehan Ormas dengan tema utama ‘Menjaga Purworejo Tetap Guyub Rukun’ pada Rabu (10/06/2026).
Acara yang berlangsung di RM ABK ini dihadiri oleh puluhan perwakilan Ormas dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi keagamaan hingga profesi. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyalurkan aspirasi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, S.H., dalam sambutan tertulisnya memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran para pengurus Ormas. Menurutnya, kerukunan dan kebersamaan adalah modal utama dalam pembangunan daerah.
“Di tengah keberagaman yang kita miliki, semangat guyub rukun harus terus dijaga agar Purworejo tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis,” tegas Bupati Yuli Hastuti dalam pesan tertulisnya.
Untuk mengupas tuntas strategi menjaga kondusivitas, sarasehan ini menghadirkan panel narasumber kompeten dari unsur Forkopimda dan legislatif, antara lain H. Budi Sunaryo, S.Sos., (Ketua Komisi I DPRD Kab. Purworejo), Toto Harmiko, S.H., M.H., (Kasi Intelijen Kejari Purworejo), AKP Setyo Raharjo, S.H., M.H., (Kasat Intelkam Polres Purworejo), Puguh Trihatmoko, S.H., M.H., (Kaban Kesbangpol Purworejo).
Kaban Kesbangpol Purworejo, Puguh Trihatmoko, menjelaskan bahwa keterlibatan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sangat krusial untuk memberikan pemahaman hukum serta menyamakan persepsi dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah Purworejo.
Dalam sesi tanya jawab, mencuat dinamika menarik terkait jumlah partisipan sarasehan yang dinilai belum mewakili seluruh Ormas di Purworejo. Menanggapi hal tersebut, Puguh Trihatmoko blak-blakan mengenai kondisi internal administrasi keormasan saat ini.
Puguh mengungkapkan, berdasarkan data resmi yang masuk, sebenarnya terdapat 217 Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Purworejo. Namun, angka tersebut perlu dievaluasi ulang.
“Kami perlu melakukan cleansing terkait dengan data itu. Karena ada yang sudah lapor tapi lapor lagi (ganda), ada yang pergantian pengurus menggunakan data baru, hingga Ormas yang kegiatannya saat ini vakum,” ujar Puguh.
Ke depan, Kesbangpol akan memperketat monitoring dan evaluasi lapangan guna memastikan keaktifan organisasi-organisasi tersebut.
Puguh menyebut, sarasehan juga menjadi wadah bagi Ormas untuk menyampaikan keluhan, termasuk adanya sumbatan komunikasi dengan pemerintah di tingkat kecamatan. Kesbangpol menegaskan siap menjadi jembatan (fasilitator) bagi Ormas yang merasa belum mendapatkan pelayanan maksimal di wilayah.
Terkait pertanyaan sensitif mengenai bantuan dana hibah dari APBD/APBN yang dinilai tidak merata, Puguh memberikan edukasi regulasi secara langsung. Ia mengingatkan bahwa pada prinsipnya Ormas harus mandiri secara finansial.
“Sumber pendanaan Ormas memang dapat menerima hibah dari APBN atau APBD melalui jalur perencanaan seperti Musrenbang atau Pokir. Namun, itu bukan kewajiban pemerintah, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak ada angka nominal minimal atau maksimal,” jelasnya.
Melalui sarasehan ini, Puguh berharap seluruh elemen Ormas tidak hanya fokus pada internal organisasi, tetapi juga aktif melakukan pemberdayaan kader dan bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan dan kedamaian di Kabupaten Purworejo. (Jon)
