KORANJURI.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Purworejo yang dijadwalkan bergulir awal tahun 2027 mulai menghangat.
Menghadapi hajat besar ini, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo bergerak cepat mendorong penambahan anggaran operasional bagi pihak kecamatan.
Langkah ini dinilai mendesak demi memastikan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut berjalan aman dan minim konflik.
Aspirasi ini mencuat kuat dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di ruang Komisi I DPRD Purworejo, Rabu (15/07/2026). Rapat tersebut mempertemukan jajaran anggota dewan dengan para camat se-Kabupaten Purworejo.
Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, mengungkapkan bahwa minimnya dana operasional kecamatan untuk melakukan pendampingan desa menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi.
“Banyak masukan dari para camat terkait Pilkades. Anggaran operasional untuk pendampingan masih sangat minim, padahal tahapan sudah dimulai pada November. Ini menjadi perhatian serius Komisi I,” tegas Budi usai rapat.
Waktu pelaksanaan yang sudah di depan mata membuat urgensi penambahan anggaran ini tidak bisa ditawar lagi.
Menurutnya, tahapan awal Pilkades serentak dimulai di bulan November 2026 dan pelaksanaan pemungutan suara di desa-desa di Januari – Februari 2027.
Budi menjelaskan, kecamatan memegang peranan krusial sebagai garda depan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa.
Tanpa sokongan dana yang memadai, fungsi pengawasan dan pembinaan dipastikan tidak akan berjalan optimal. Dampak buruknya, potensi gesekan sosial di masyarakat bisa meningkat.
“Kalau desa yang melaksanakan Pilkades tidak mendapatkan pengawasan, bimbingan, maupun arahan dari kecamatan, tentu kerawanan konflik akan semakin besar. Keberhasilan Pilkades sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antara kecamatan dengan pemerintah desa,” tambahnya.
Mengingat fungsi strategis tersebut, Komisi I DPRD Purworejo berkomitmen penuh untuk mengawal isu ini hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Budi menegaskan pihaknya akan membawa dan memperjuangkan penambahan anggaran ini dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami memandang kebutuhan ini sangat urgen. Karena itu akan kami perjuangkan dalam pembahasan Badan Anggaran agar pendampingan Pilkades dapat berjalan maksimal dan pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.(Jon)
