KORANJURI.COM – Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat atau yang populer dengan sebutan Gadis Pantura kembali digulirkan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 ini. Menariknya, gerakan ini langsung menyasar kendaraan milik para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aset kendaraan dinas Pemkab setempat.
Aksi jemput bola dan pemeriksaan mendadak (sidak) ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut. Pada Senin (25/05/2026), tim gabungan menyisir kompleks Kantor Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Pituruh. Tak berhenti di situ, pada Selasa (26/05/2026), giliran SMA Negeri 11 Purworejo dan SMK Negeri 6 Purworejo yang disambangi petugas.
Operasi kolaboratif ini dimotori oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo, UPPD Purworejo, serta Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo. Fokus utamanya adalah memeriksa administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik kendaraan pribadi milik abdi negara maupun kendaraan dinas operasional.
Lalu, bagaimana hasilnya? Berdasarkan data di lapangan, tingkat kepatuhan para ASN di lingkungan Pemkab Purworejo terhadap kewajiban perpajakan daerah dinilai cukup baik. Mayoritas kendaraan yang diperiksa tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu.
Meski demikian, petugas di lapangan tetap menemukan sejumlah kendaraan yang masa berlaku pajaknya sudah mendekati jatuh tempo. Terhadap temuan ini, petugas langsung memberikan edukasi humanis agar pemilik segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atau terkena denda.
Kasubid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Henry Ardhiantoro, menegaskan bahwa program Gadis Pantura ini merupakan langkah strategis untuk membangun budaya disiplin pajak dari dalam birokrasi terlebih dahulu.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan bahwa ASN dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat luas dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Henry, Selasa (26/05/2026).
Henry juga mengapresiasi hasil positif dari operasi kali ini yang menunjukkan potret kedisiplinan yang tinggi dari para ASN Purworejo. Ke depan, sinergi antara Pemahu Kebijakan (Pemda, UPPD, dan Satpol PP & Damkar) akan terus diperkuat.
Langkah preventif dan edukatif seperti Gadis Pantura ini diharapkan mampu mendongkrak optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Lebih dari itu, gerakan ini diharapkan menular menjadi tren positif bagi masyarakat umum agar semakin tertib dalam mendukung pembangunan daerah melalui pajak yang dibayarkan tepat waktu.(Jon)
