KORANJURI.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pembahasan Perubahan APBD 2026.
Pernyataan disampaikan Ketua Komisi III DPRD Purworejo, Tursiyati, menanggapi hasil rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama BPKPAD dan DinKUKMP di Gedung DPRD Purworejo pada Senin (03/08/2026) lalu.
Menurutnya, ada sejumlah pos pendapatan yang masih bisa dimaksimalkan tahun ini.
“Kami menyoroti langsung terkait penurunan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB. Padahal jumlah kendaraan di Purworejo terus bertambah,” ujar Tursiyati, Kamis (06/08/2026).
Ia menjelaskan, meski opsen pajak merupakan kewenangan provinsi, Komisi III tetap mendorong ada langkah jemput bola. Salah satunya dengan mengoptimalkan pendataan objek pajak sampai tingkat RT, RW, dan desa.
“Kami minta BPKPAD bergerak sampai bawah. Minimal kepatuhan bayar pajak kendaraan bisa naik,” katanya.
Selain pajak kendaraan, Komisi III juga menyorot Pajak Penerangan Jalan. Tursiyati menyebut pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan PLN Regional agar data jumlah pelanggan listrik dibuka.
“Kami berharap ada komunikasi dengan PLN agar potensi pendapatan dari PPJ bisa dihitung secara maksimal,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga mendorong pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif. Contohnya, lahan milik pemkab bisa digunakan sebagai lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik.
“Kalau setiap OPD konsisten dan punya inovasi menggali potensi, nilainya kecil tapi kalau dikumpulkan akan jadi tambahan PAD yang berarti,” tegas Tursiyati.
Pembahasan juga menyentuh sektor perdagangan. Komisi III memberikan perhatian khusus pada rencana revitalisasi Pasar Kutoarjo tahun 2027.
Tursiyati menyebut sejak pasar terganggu, Pemkab Purworejo kehilangan potensi retribusi sekitar Rp1,6 miliar per tahun.
“Kami optimistis ketika pasar sudah terbangun, pedagang terakomodasi, ditambah penyesuaian tarif retribusi, maka PAD bisa kembali pulih. Belum lagi dari parkir dan perputaran ekonomi yang akan tumbuh lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pasar darurat harus langsung dipersiapkan agar aktivitas pedagang tidak terhenti selama pembangunan.
Komisi III juga mendorong sinergi DinKUKMP, Dinas Perhubungan, dan Dinporapar untuk menghidupkan pasar tradisional seperti Pasar Baledono yang selama ini sepi pengunjung.
“Langkah ini sejalan dengan visi ‘Rame Pasare’. Pasar harus jadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Purworejo,” pungkas Tursiyati.(Jon)
