KORANJURI.COM – Menjelang akhir tahun anggaran 2026, Komisi II DPRD Purworejo menyoroti kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Pasalnya, progres pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pertanian seperti traktor, alat pengolah pertanian (APO), hingga pompa air baru menyentuh angka 42,98 persen.
Sorotan tajam ini mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar di ruang rapat Komisi II DPRD Purworejo, Selasa (22/09/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Alipman Syafii, bersama jajarannya dan dihadiri oleh Kepala DKPP beserta jajaran.
“Masih perlu ditingkatkan, karena sudah mendekati penghujung tahun anggaran 2026. Sehingga perlunya percepatan dalam hal ini penyerapan anggaran, juga penyaluran bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Alipman pada kesempatan tersebut.
Selain menyoroti rendahnya progres pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), Komisi II DPRD Purworejo juga memelototi beberapa program strategis lainnya yang bersentuhan langsung dengan petani, antara lain, penyaluran hibah bantuan kambing dan sapi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) serta pembangunan jalan usaha tani (JUT) serta pengadaan cadangan pangan bagi warga terdampak gagal panen, bencana, maupun kekeringan yang proses distribusinya dinilai masih lambat.
Alipman menegaskan, pengawasan berkala ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pihaknya ingin memastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah direncanakan.
Melalui evaluasi ini, DPRD Purworejo berharap DKPP segera melakukan percepatan nyata.
“Tujuannya agar penyerapan anggaran terserap optimal dan bantuan bisa segera dimanfaatkan untuk mendongkrak produktivitas sektor pertanian masyarakat Purworejo hingga penghujung tahun 2026,” tutup Alipman. (Jon)
